Kredibilitas Hukum di Indonesia

Apakah hukum di Indonesia sudah berjalan sesuai fungsinya untuk mendirikan dan menegakkan keadilan?

Kredibilitas Hukum di Indonesia
Image by succo from Pixabay

Hukum merupakan hal tertinggi yang dimiliki sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan memegang prinsip hukum dan menghargai hukum dengan sangat. Kita diajarkan di sekolah untuk patuh akan hukum, bahkan kita juga dilatih dengan beberapa peraturan ketika kita ada di sekolah. Hukum menurut saya adalah suatu pedoman yang wajib dan sangat diperlukan untuk menjalani hidup di masyarakat luas.

Saya juga yakin pemerintah melihat ini hal yang penting, jika tidak, tidak mungkin ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dari sejak usia SD.

Pemerintah memang termasuk salah satu bagian penting untuk membentuk seorang anak untuk bertumbuh dan memiliki karakter baik. Pemerintah juga adalah orang tua dari setiap warga negara di Indonesia, bukan hanya presiden saja, namun semua orang yang duduk di dalam pemerintahan. Tugas mereka mengayomi, mengingatkan, mengajari anak anak nya (rakyat) untuk hidup tenang, rukun, dan tentu menjadi contoh untuk setiap anak anaknya.

Setiap orang yang punya kekuasaan di pemerintahan itu juga berasal dari pilihan masyarakat. Pilihan dan kepercayaan karena mereka pasti bisa menjadi orang tua untuk masyarakat.

Namun, untuk masalah hukum, 10 tahun lalu di era presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saya merasa pemerintahan tidak menjadi contoh dan role model yang baik bagi masyarakat. Banyak kejadian terjadi yang sangat tidak adil. Hukum sendiri ada untuk mendirikan dan menegakan keadilan, namun di era zaman presiden SBY saya tidak melihat hukum yang berdiri untuk menegakan keadilan.

Banyak kejadian yang membuat rakyat berpikir, seperti kasus pencuri sandal jepit yang dimana seorang remaja 15 tahun sebagai warga biasa di vonis hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan, di saat yang sama terlihat koruptor yang mencuri uang rakyat, mereka adalah para wakil rakyat yang dipilih, hanya di berikan hukuman ringan hanya 1 hingga 2 tahun penjara.

 Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas.

Mengapa Indonesia sangat tidak adil? Dimana fungsi hukum yang seharusnya menegakan keadilan?

Hukum terasa sangat tumpul ke atas. Bagaimana tidak, jika seorang pejabat melakukan kesalahan, seakan hukum tidak berfungsi 100%. Tapi warga sipil lakukan kesalahan kecil, seakan hukum berdiri dengan tegak. Apa yang terjadi? Apa akibat dari perilaku pemerintah? Like father like son. Anak akan mirip dengan bapakya. Kalau bapak aja nyolong, paling ngga anak akan bisa melihat dan belajar dari bapaknya. Jika pemerintah kita terus terusan begini, bagaimana dengan kualitas masyarakat kita?

Lima tahun terakhir memang sudah banyak berubah. Banyak koruptor yang tertangkap basah.

Bahkan banyak kasus yang sudah lama bahkan di lupakan semua terungkap kembali. Akhirnya setiap pejabat yang korupsi, melakukan suap, dan tindakan kriminal lainnya satu per satu mendekam di penjara. Masyarakat sudah sempat mengapresiasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan bapak Joko Widodo.

Sampai pada kasus E-KTP, Setya Novanto. Terlihat memang hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatan yang di lakukannya. Tapi lagi lagi hukum terlihat sangat tidak adil. Ketika warga sipil yang berada di penjara tinggal di sel panas, kotor, pengap.

Eh, Setya Novanto bisa punya kamar yang indah, mewah, bahkan ada tablet, alat komunikasi lainnya. Jadi ngga berasa di penjara malah merasa di hotel nih! Hehehe! Fasilitas tersebut tidak hanya bapak Setya Novanto yang mengalaminya, namun banyak pejabat yang terjaring koruptor diberi fasilitas super mewah.

Saya sebagai masyarakat Indonesia memang sudah mulai mempercayai kinerja pemerintah. Namun, tidak bisa 100% kita percayakan, karena kejadian di masa lalu, kami warga sipil harus was was pada pemerintah!